Selamat Datang Di Blogspot Berita Patroli Bengkalis

Jumat, 28 Januari 2011

DANA SERTIFIKASI DAN INTENSIF GURU BELUM DIBAYAR NASIB PEJUANG TANPA TANDA JASA KURANG DIPERHATIKAN


Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Bengkalis


Bengkalis – ( Berita Patroli ) Dana Insentif bagi guru dan kepala sekolah se-Kabupaten Bengkalis bulan November dan Desember tahun 2010 lalu sampai kini tak kunjung dibayarkan. Sedangkan dana sertifikasi sudah enam bulan juga sampai kini tak kunjung diterima. Tak ayal hal tersebut menimbulkan keresahan ribuan guru dan kepala sekolah yang mengandalkan dana tersebut untuk tambahan penghasilan mereka. Bahkan seruan untuk mogok sempat beredar. Meski hanya melalui sms dari ponsel para guru se kabupaten Bengkalis namun tak diketahui darimana sumber pesan singkat tersebut. “Pengumuman bagi seluruh kepala sekolah se kabupaten Bengkalis mulai hari senin tanggal 24 januari 2011 mogok ngajar sampai ada pembayaran sisa intensif, tunjangan dari SBY dibayarkan. Terkait dengan martabat kita guru hanya dipermainkan tanpa ada yang peduli. Kepala Dinas merangkap Ketua PGRI yang selama ini tak bertanggung jawab. Atas semua yang terjadi pada kita, yang ada hanya kepentingan diri sendiri. Sms ini sebarkan ke seluruh guru yang ada di Kabupaten Bengkalis. Terima kasih. Begitu bunyi sms yang beredar. Izhar salah seorang guru yang mengajar di SD 27 Teluk Lecah Kecamatan Rupat kepada Berita Patroli membenarkan jika dirinya memang ada menerima pesan singkat melalui ponselnya dari rekan sesama guru namun kata Izhar rekannya juga menerima pesan tersebut dan meneruskan pada dirinya. Dijelaskan Izhar dirinya tidak mengetahui siapa yang mengedarkan sms itu pertama kali. Lebih lanjut Izhar berharap dana intensif tersebut dapat segera dibayarkan karena itu merupakan hak guru. Terkait ajakan mogok yang diterimanya Izhar mengatakan belum berfikir kearah itu. Kalau bisa masalah tersebut jangan sampai menganggu aktifitas belajar mengajar karena kasihan jika anak didik yang harus jadi korban. Katanya. Menanggapi hal tersebut Ketua LSM Peduli Pembangunan Edy Sabara mengatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis benar benar memperhatikan nasib para pejuang tanpa tanda jasa yang ada di Kabupaten Bengkalis karena jika hasil jerih payah para guru tersebut tersendat – sendat bagai mana mereka bisa bekerja maksimal. Lebih lanjut Edi mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus segera mengklarifikasi masalah ini karna jika dibiarkan berlarut larut maka akan terjadi fitnah dan para guru juga tidak bisa tenang dalam menjalankan tugas mengajarnya. Lebih lanjut Edy juga mengatakan dirinya ada mendengar isu yang beredar bahwa dana itu digunakan untuk kepentingan Pilkada salah satu calon bupati yang kalah beberapa waktu lalu. Dikatakan Edy kita memang tidak boleh percaya begitu saja terhadap isu tersebut namun Edy juga memaklumi mengapa isu tersebut bisa mencuat. “Itu karena kita sama-sama tau kepala Dinas Pendidikan yang lama memang terkenal dekat dengan salah satu cabup dan bahkan kabarnya beliau merupakan tim sukses cabup yang kalah tersebut”.kata Edy. Menurut Edy pihaknya akan melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut dan jika nanti memang terbukti maka Edy meminta aparat penegak hukum harus segera bertindak. tegas Edy. Terpisah Kabag Humas Pemkab Bengkalis Hendrik Dwiyatmoko mengatakan kepada sejumlah wartawan dana intensif yang dianggarkan pada tahun 2010 memang hanya untuk sepuluh bulan dan kekuranggannya akan diajukan pada tahun anggaran 2011 ini. Katanya.


PROYEK FIKTIF DINAS PENDIDIKAN BENGKALIS DI ADUKAN KE KPK



Bengkalis, Berita Patroli

Aparat penegak hukum diminta untuk serius tangani perkara korupsi di Kabupaten Bengkalis terutama yang menyangkut korupsi dalam pelaksananan proyek-proyek yang didanai anggaran APBD Bengkalis yang begitu besar. Kata Edy Sabara Ketua LSM Peduli Pembangunan (LSM-PP). Menurut Edy selama ini hampir semua proyek yang bersumber dari dana APBD Bengkalis terkesan asal jadi dan kurang diawasi. Banyak proyek yang tidak selesai namun ternyata pada saat pencairan di bayar 100 %. Lebih parah lagi bahkan ada yang sudah mencairkan uang mukanya tapi pelaksanaan proyek tersebut hanya 0 % alias tidak dikerjakan sama sekali.
Lebih lanjut Edy membeberkan temuannya terkait proyek fiktif di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2008 lalu. Dikatakan Edy Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN 7,8,9 dan 10 (SDN Komplek) senilai 5 milyar lebih pada tahun 2008 lalu sampai kini belum dilaksanakan padahal kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana proyek sudah dibuat bahkan uang muka sebesar 1 milyar lebih (20 % dari nilai proyek) telah dibayarkan. Ditegaskan Edy lagi dirinya akan membuat laporan resmi terkait temuan tersebut. AFRIZAL selaku direktur PT. Usaha Tarida Sejahtera sebagai Pelaksana Proyek dan Drs. H. Erman, MP selaku Kuasa Penguna Anggaran harus bertanggung jawab, tandas Edy.
Pantauan Koran ini dilapangan permasalahan tersebut muncul pada saat akan dilaksanakannya proyek namun lahan yang rencananya akan dibangun ternyata bermasalah. Hal tersebut terungkap ketika tim investigasi Berita Patroli mencoba konfirmasi kepada Drs. H Erman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun sayangnya hanya sampai di situ keterangan yang diberikan oleh Erman, dan pada saat akan dikonfirmasi ulang Erman terkesan mengelak. Begitupun halnya dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suharto yang berulang kali dicoba untuk ditemui di kantornya selalu tidak ada ditempat.
Menanggapi hal tersebut Ketua LSM-PP Edy Sabara mengatakan apapun alasannya proyek tersebut sudah termasuk proyek fiktif. Jika memang tidak dapat dilaksanakan karena alasan tidak tersedia lahan maka uang mukanya harus dikembalikan ke kas daerah namun kenyataannya sampai saat ini uang muka yang sudah dicairkan itu tidak pernah dikembalikan. Itu sama saja merampok uang Negara. Saya akan melaporkan hal ini pada KPK dan meminta KPK untuk segera memeriksa Dr. H Erman beserta kroni kroninya, kata Edy.(Tim)


                                       Drs.H.Erman,MP


BUPATI BENGKALIS LANTIK 31 PEJABAT ESELON II

Pelantikan Eselon II Di Gedung Daerah Bengkalis


Bengkalis, Berita Patroli

Sejumlah pejabat struktural eselon II Pemerintah Kabupaten Bengkalis kemarin (21/01) dilantik Bupati Bengkalis Ir.H.Herliyan Saleh. Bertempat di Gedung Daerah Bengkalis , Bupati Bengkalis dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan yang dilaksanakan adalah hal wajar dan biasa dalam perjalanan karier seorang PNS. Selain itu Bupati juga mengatakan hal tersebut bertujuan untuk penyegaran dan alih tugas secara vertikal dan horizontal.
Lebih lanjut Bupati Bengkalis menyatakan bahwa setiap pejabat yang ditugaskan dituntut untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memahami tugas pokoknya serta menguasai segala aturan ataupun landasan hukum terkait dengan tugas organisasi yang dipimpinnya. Seorang pimpinan harus bisa berfikir secara visioner dan konseptual. Dikatakan Bupati Bengkalis seorang pimpinan diberi kewenangan untuk memberikan sanksi atau punishment terhadap bawahan yang tidak disiplin. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yang menjadi pedoman setiap pejabat struktural sesuai jenjang jabatan yang diembannya.
Pantauan koran ini dari 31 orang pejabat yang dilantik sebagian besar terdiri dari pejabat yang sudah menduduki jabatan sebelumnya. Hanya beberapa nama baru yang muncul dalam daftar nama yang dilantik pada acara pelantikan yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan pejabat dari beberapa instansi vertikal tersebut.
Wajah-wajah lama yang masih menduduki jabatan diantaranya Drs.H.Tuah Hasrun Sayli,MM yang sebelumnya menjabat Ka. Inspektorat kini menjabat Asisten Adminstrasi Umum, H. Najamuddin, SH yang sebelumnya kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Tekhnologi, H. Joni Syafrizal yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan kini menjabat Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. H. Huzaini yang sebelumnya Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilantik sebagai Ka. Badan Lingkungan Hidup. 



DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT ESELON II YANG DI LANTIK

NO
SKPD
NAMA PEJABAT
1
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KAB.BENGKALIS
H.AZWAR, SE,MM
2
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.BENGKALIS
Drs.H. TUAH HASRUN SAILY, MM
3
STAF AHLI BUPATI BENGKALIS BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
Drs. H. ELDY RAMLY,MP
4
STAF AHLI BUPATI BENGKALIS BIDANG PEMBANGUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
H. NAJAMUDDIN, SH
5
STAF AHLI BUPATI BENGKALIS KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
ZUHANDA AGUS, SH
6
SEKWAN
H. UMRAN, SE, Msi
7
BAPPEDA
Ir. JONDI INDRA BUSTIAN,MRCP
8
BKD
ERI NASRIZAL, S.sos.Msi
9
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
H.JONI SYAFRIZAL, S.sos
10
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
H.ROZALI, SH
11
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Hj. FARIDAH HAMID, SE
12
BADAN LINKUNGAN HIDUP
H. HUZAINI, SE, Msi
13
BADAN PENELITIAN, PENGEMBAGAN DAN STATISTIK
Drs. H. HASRAF SAILI
14
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
Drs. HERMANTO. MM
15
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Drs. DARMAWI, MH
16
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
H. ABDUL HAMID,SH
17
DINAS KESEHATAN
Drs. ZULFAN HERRI, MM
18
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Drs. ZULFAZA, S.ag, MM
19
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ELFIAN, S.sos
20
DINAS SOSIAL
Drs. H. ABDUL HAMID, MM
21
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
22
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Drs. EDUAR, M.Psa, M.kom
23
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
Drs. H. HARIYANTO, MP
24
DINAS PENDAPATAN DAERAH
H.MOH. SUKRI, SH
25
DINAS PERINDUSTIRIAN DAN PERDAGANGAN
Ir. SUHADA TASMAN
26
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ir.TENGKU KHAIRUDDIN, Msi
27
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Drs. H. T. ZAINUDDIN, Msi
28
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Ir.AHMAD RAMLI,Msi
29
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Drs. H.HERMIZON
30
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Drs. H. MUSTAFA, MM
31
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS
H. SAID AMIR, SKM


MARK UP PROYEK DOCKING KMP TASIK GEMILANG MANTAN KADISHUB JONISYAFRIZAL DIDUGA KORUPSI

Fhoto KMP.Tasik Gemilang

Bengkalis, Berita Patroli

Permasalahan yang melilit kapal penyeberangan KMP.Tasik Gemilang milik Pemkab Bengkalis sudah terlalu ruwet dan harus segera ditangani secara serius padahal kapal yang tergolong mewah tersebut dibeli dengan harga milyaran dan notabene dibeli dengan menggunakan uang rakyat namun sayangnya pasca docking pada tahun 2009 lalu hingga saat ini kapal tersebut belum bisa di operasikan kembali. Kata Edy Sabara Ketua LSM Peduli Pembangunan ( LSM-PP ).
Dikatakan Edy selain persoalan pengelolaan management yang amburadul masih banyak masalah lain yang menyebabkan KMP. Tasik Gemilang sampai kini tidak bias dioperasikan salah satunya persoalan kelengkapan dokumen yang kabarnya sertifikat kapal tersebut kini ditahan oleh salah satu perusahaan galangan kapal yaitu PT.Koja Bahari yang ada di Palembang. Dijelaskan Edy hal tersebut terjadi ketika KMP. Tasik Gemilang di Docking pada tahun 2009 silam. Informasinya rekanan yang memenangkan tender docking tersebut belum melunasi pembayarannya sebesar 175 juta ,kata Edy. Pantauan koran ini dilapangan kapal penyeberangan KMP. Tasik Gemilang sudah parkir di pelabuhan kargo Bengkalis sejak sekitar setahun yang lalu.
Terpisah Bupati Bengkalis H.Herliyan Saleh kepada wartawan mengatakan telah memerintahkan Inspektorat Bengkalis untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan proyek docking KMP. Tasik Gemilang dan jika diperlukan Pemkab Bengkalis akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan yang melilit kapal ro-ro tersebut. Masih menurut Bupati Bengkalis dirinya juga telah memerintahkan Bagian Hukum Pemkab Bengkalis untuk menyurati PT. Koja Bahari agar mengembalikan dokumen milik KMP. Tasik Gemilang dan ke depan penggelolaan KMP. Tasik Gemilang akan diserahkan kepada pihak ketiga agar fungsi kapal milik Pemkab Bengkalis itu dapat dioptimalkan.
H. Jonisyafrizal Mantan Kadishubkominfo yang kini menjabat Ka. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bengkalis kepada wartawan membenarkan jika sertifikat Docking KMP. Tasik Gemilang memang ditahan oleh PT. Koja Bahari. Joni mengaku awalnya tidak mengetahui sertifikat tersebut ditahan karena pada saat rekanan yang mengerjakan docking mengajukan pembayaran kapal tersebut sudah selesai di docking dan kapal sudah sampai di Bengkalis, katanya.
Menanggapi hal tersebut Edy Sabara Ketua LSM Peduli Pembangunan (LSM-PP) mengatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun juga permasalahan itu tidak terlepas dari tanggung jawab Dinas Pehubungan selaku satker yang menangani proses tender proyek tersebut. Jika begini kejadiannya bisa disinyalir ada kong kalikong antara Dinas dengan rekanan. Saya curiga ada mark up dalam proyek tersebut.
Masih menurut Edy seyogyanya kapal penyeberangan Tasik Gemilang sudah bisa dioperasikan untuk melayani penyeberangan Rupat ke Dumai karena Kapal penyeberangan yang digunakan saat ini sudah sangat tidak layak untuk melayani penumpang maupun mengangkut kendaraan bermotor. Dikatakan Edy lagi kapal Kayong Utara yang kini melayani rute penyeberangan Rupat – Dumai sangat tidak laik berlayar dan keselamatan penumpang selama berlayar juga tidak terjamin. Kapal Kayong Utara sudah harus diganti dengan kapal yang lebih besar seperti KMP. Tasik Gemilang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan lebih serius dalam memberikan pelayanan publik apalagi yang menyangkut kepentingan keselamatan penumpang. kata Edy seraya menghimbau aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksaan proyek docking kapal tersebut. Saya akan membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek tersebut , tandasnya .
(agus)


Minggu, 23 Januari 2011

UNTUK HTI TIDAK ADA IZIN BARU


Menhut Zulkifli Hasan.SE.MM didampingi Bupati Bengkalis Ir.H.Herliyan Saleh.M.sc.




Bengkalis, Berita Patroli
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.SE.MM mengatakan sejak dirinya menjabat tidak ada izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ia keluarkan, jadi jika di Riau ada izin Hutan Tanaman Industri (HTI) itu tanpa sepengetahuan saya, Hal ini dijelaskan Menhut pada saat acara pembukaan gerakan penanaman 1 miliar pohon di Bengkalis. Acara yang dilaksanakan di kampus Politeknik minggu (12/12) tersebut dihadiri Bupati Bengkalis Ir.H.Herliyan Saleh.M.sc, wakil Bupati Bengkalis Drs.Suayatno serta sejumlah unsur muspida lainnya.
Dalam kesempatan itu Menhut menjelaskan selama berpuluh tahun hutan di Riau sudah di eksploitasi sehingga berbagai dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat lagi dicegah oleh alam. Menurut Menhut perubahan zaman termasuk perubahan iklim adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kedepan kita harus mencegah kerusakan hutan yang menjadi sumber bencana alam dan kelestarian hutan harus didukung oleh semua pihak karena menjadi tanggung jawab kita semua. Selain itu Menhut juga meminta penegakan hukum terhadap tidak pidana kehutanan dapat diterapkan dengan maksimal.
Dikatakan Menhut “dahulu kawasan hutan memang diatur secara sentralistik, seperti terkait penebangan hutan dan lain-lain. Tapi sejak saya menjadi Menteri, saya canangkan untuk penebangan hutan (ekpsploitasi, red) harus dihentikan, termasuk pengeluaran izin larangan penebangan pohon”
Pencanangan Gerakan Penanaman 1 milyar pohon di Kabupaten Bengkalis merupakan yang pertama kalinya untuk tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Menhut memuji Bupati Bengkalis Ir.H.Herliyan Saleh.M.sc yang dinilai telah memberikan dukungan penuh dalam upaya pelestarian lingkungan.